MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 16 Tahun 2025

Tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 28
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2025Tahun Terbit
28Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 5 dari 28
18%
TEKS RESMI

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban
Sertifrkasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dikenai sanksi administratif oleh:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perkebunan;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian; atau
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi,
sesuai dengan
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. peringatan terEulis;
b. denda administratif; dan/ atau
c. penghentian sementara dari kegiatan usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam peraturan:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perkebunan;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian; atau
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi,
sesuai dengan kewenangannya.
Bagian . . .
PRESIDEN
UBLIK INDONES]A
sagian Kedua
Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Denda AdministratifDisebut dalam Pasal 5

Denda Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

 EnergiDisebut dalam Pasal 5

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika.

 KewajibanDisebut dalam Pasal 5

sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 5

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 5

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 5

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 5

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

 Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 5

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045