PERPRES Nomor 26 Tahun 2026

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur
atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin
mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari
proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau
endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Bahan . . .
SK No 075893 A
FRESIDEN
UBLIK INDONESIA
-3-
2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal
dan/ atau diolah dari Minyak Bumi.
3. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer
berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
minyak dan gas bumi.
4. Liqtefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG
adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan
untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan
penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana,
butana, atau campuran keduanya.
5. Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya
ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi
pada harga yang te{angkau dalamjangka panjang dengan
tetap perlindungan dan pengelolaan
terhadap lingkungan hidup.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum
yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah Badan Usaha yang memenuhi minimal salah
satu ketentuan berikut:
a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia melalui penyertaan
langsung; atau
b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik
Indonesia.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sglagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
10. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan pendisfibusian Bahan Bakar Minyak dan
Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada
kegiatan usaha hilir.
11. Badan. . .
SK No 075892 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
11. Badan l,ayanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/ atau jasa yang dljual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip elisiensi
dan produktivitas.
12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan
nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
13. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun
barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat
disertai dengan I (satu) atau lebih kegiatan sederhana
dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
14. Cadangan Penyangga Energi adalah jumlah ketersediaan
sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi
nasional pada kurun waktu tertentu.
15. Cadangan Operasional adalah jumlah ketersediaan
sumber energi dan energi yang dimiliki oleh penyedia
energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
konsumen.