PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 26 Tahun 2026
Tentang
Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional
Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 13
☰Daftar Isi Regulasi13 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →26Nomor
2026Tahun Terbit
13Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 7 dari 13
54%
TEKS RESMI
Pasal 7
(1) Pelaksanaan impor yang dilakukan oleh BUMN di sektor
energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan
Pasal 5 didasarkan atas rencana kebutuhan tahunan.
(2) Pelaksanaan . . .
SK No 075889A
PRESIPEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
(21 Pelaksanaan impor atas rencana kebutuhan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
persetujuan alokasi dari Menteri.
(3) Dalam hal keadaan mendesak, BUMN di sektor energi
dapat melakukan pengadaan melalui mekanisme
penunjukan langsung atau pembelian langsung dari
penyedia di luar negeri.
(4) Berdasarkan kondisi fluktuasi pasar dan terbatasnya
ketersediaan di pasar global, dengan mempertimbangkan
efisiensi, kemanfaatan, dan ketersediaan bagi penguatan
ketahanan energi, dimungkinkan BUMN di sektor energi
untuk melakukan kontrak pengadaan untukjangka waktu
tertentu atau tahun jamak.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
EnergiDisebut dalam Pasal 7
Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika.
TahananDisebut dalam Pasal 7Tahanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks putusan, upaya hukum, atau pelaksanaan putusan. Makna, ruang lingkup, syarat,…
DesaDisebut dalam Pasal 7Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…
KontrakDisebut dalam Pasal 7Kontrak adalah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum dan kewajiban bagi para pihak sesuai isi serta syarat sahnya. Uraian…
PembeliDisebut dalam Pasal 7Pembeli adalah pihak yang berkewajiban membayar harga dan berhak menerima barang sesuai perjanjian jual beli. Uraian ini merupakan…
PersDisebut dalam Pasal 7Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 7Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara