PERPRES Nomor 26 Tahun 2026

(1) BLU di sektor energi, BUMN di sektor energi, dan/ atau
Badan Usaha di sektor energi dapat melakukan
pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau
LPG milik penyedia di luar negeri dari impor yang
disimpan pada KPBPB atau PLB untuk pemenuhan
kebutuhan dalam negeri sesuai alokasi yang ditetapkan
oleh Menteri.
(2) Pengenaan . . .
SK No 075888 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
(21 Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas
pengadaan yang berasal dari KPBPB atau PLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dan
diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan pemeriksaan pabean oleh instansi yang
melaksanakan tugas kepabeanan dilakukan secara
selektif berdasarkan manajemen risiko.
Pasal l0
Dalam keadaan mendesak untuk Minyak Bumi dan/ atau
produk ikutan yang berasal dari produksi kegiatan hulu
minyak dan gas bumi di dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperlukan bagi Ketahanan Energi
nasional, Pemerintah dapat melakukan pembekuan dan/atau
penangguhan ekspor.
Pasal l1
Penjualan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG
dari BLU di sektor energi kepada BUMN di sektor energi dan
Badan Usaha di sektor energi yang berasal dari penyimpanan
di KPBPB atau PLB dihitung sebagai transaksi dalam negeri
dengan pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah.