PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 26 Tahun 2026
Tentang
Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional
Sedang dibacaPasal 8Pasal 8 dari 13
☰Daftar Isi Regulasi13 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →26Nomor
2026Tahun Terbit
13Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 8 dari 13
62%
TEKS RESMI
Pasal 8
(1) Pelaksanaan impor oleh Badan Usaha di sektor energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan
setelah mendapatkan persetqjuan impor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melakukan impor, BLU
l2l di sektor energi, BUMN di
sektor energi, atau Badan Usaha di sektor energi dapat
melakukan penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar
Minyak, dan/atau LPG pada fasilitas penyimpanan:
a. di daerah pabean Indonesia;
b. beradapadaKPBPB;atau
c. berada pada PLB.
(3) Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPC} yang
disimpan pada fasilitas penyimpanan di KPBPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau PLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
diperhitungkan sebagai Cadangan Penyangga Energi
dan/ atau Cadangan Operasional.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Bahan Bakar MinyakDisebut dalam Pasal 8
Bahan Bakar Minyak adalah istilah dalam hukum minyak dan gas bumi yang menjelaskan sumber daya minyak atau gas…
EnergiDisebut dalam Pasal 8Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika.
Minyak BumiDisebut dalam Pasal 8Minyak Bumi adalah istilah dalam hukum minyak dan gas bumi yang menjelaskan sumber daya minyak atau gas bumi,…
Badan UsahaDisebut dalam Pasal 8Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
Cadangan Penyangga EnergiDisebut dalam Pasal 8Cadangan Penyangga Energi adalah istilah dalam hukum energi yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak,…
Daerah PabeanDisebut dalam Pasal 8Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia tertentu yang menjadi ruang berlakunya ketentuan kepabeanan termasuk kawasan yang ditetapkan undang-undang.
Daerah Pabean IndonesiaDisebut dalam Pasal 8Daerah Pabean Indonesia adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepabeanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan daerah pabean,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 8Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara