PERPRES Nomor 26 Tahun 2026

(1) Pengadaan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (21 huruf b dapat dilakukan atas dasar:
a. kesepakatan kerja sama antarpemerintah;
b. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia
di luar negeri; dan/ atau
c. kerja sama antara Badan Usaha di sektor energi
dengan penyedia di luar negeri.
(2) Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan
kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor
energi dan/ atau BUMN di sektor energi.
(3) Pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilakukan sesuai dengan
perjanjian kerja sama.
(4) Pelaksanaan impor oleh BUMN di sektor. energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas
penugasan.
(5) Pengadaan impor atas dasar kerja sama antara Badan
Usaha di sektor energi dengan penyedia di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan
atas alokasi dan persetujuan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat.
(6) Menteri dapat menugaskan BLU di sektor energi untuk
melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan
kerjasama antarpemerintah atau kerja sama antara
Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri
s6!a9ai114114 dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(7) Pelaksanaan . . .
SK No 075890 A
PRESIDEN
UELIK INDONESIA
-6-
(71 Pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilakukan untuk
memenuhi Cadangan Penyangga Energi dan/ atau
Cadangan Operasional.