PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 9 Tahun 2026
Tentang
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sedang dibacaPasal 39Pasal 32 dari 48
☰Daftar Isi Regulasi48 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →9Nomor
2026Tahun Terbit
48Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 32 dari 48
67%
TEKS RESMI
Pasal 39
(1) Kelompok ahli dapat dibentuk untuk memberikan
masukan berdasarkan keahlian terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi BNPT.
(2) Kelompok. . .
SK No248650A
PRESIDEN
NEPUB|JK INDONESIA
-15-
(2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan
saran serta pertimbangan kepada Kepala dalam rangka
pen5rusun€rn kebijakan, strategi, dan program nasional
di bidang penanggulangan terorisme.
(3) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
terdiri atas paling banyak 10 (sepuluh) orang.
(4) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
(5) Keanggotaan kelompok ahli dapat berasal dari pegawai
negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau
profesional lainnya.
(6) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan honorarium yang ditetapkan Kepala setelah
mendapat persetqiuan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok ahli
ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan BNPT.
BAB IV
TATA KERJA
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AhliDisebut dalam Pasal 39
orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…
Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 39Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat…
IkanDisebut dalam Pasal 39Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Kepolisian Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 39Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 39Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PersDisebut dalam Pasal 39Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 39Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara