PERPRES Nomor 9 Tahun 2026

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datam
Pasal 18, Deputi Bidang Deradikalisasi
fungsi:
a. perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional
penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi;
c. penJrusunan standardisasi kebijakan teknis di bidang
deradikalisasi;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
deradikalisasi;
e pemErntauan, evaluasi, dan pelaporan
terorisme di bidang deradikalisasi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Pasal 2O
(l) Deputi Bidang Deradikalisasi terdiri atas paling banyak
3 (tiga) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh
jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak (tiga)
3
subdirektorat.
(4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5) Da1am hal tugas dan fungsi subdirektorat s6lagai1n612
dimaksud pada ayat (4) tidat< dapat dilaksanakan oleh
jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak (dua)
2
seksi.
(6) Pembentukan subdirektorat sebagailn6lg dimaksud
pada ayat (3) dan seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian . . .
SK No248644A
REFUBUK INDONESIA
-9-
Bagian Keenam
Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum
dan Pemulihan Korban