PERPRES Nomor 9 Tahun 2026

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
PasaL 22, Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum
dan Pemulihan Korban menyelenggaralan fungsi:
a. perumus€rn keb{iakan teknis di bidang koordinasi
antarpenegak hukum dan pemulihan korban;
b. koordinasi antarpenegak hukum mulai dari pemeriksaan
di tingkat penyidikan, prapenuntutan, penuntutan,
peradilan, eksekusi, dan penempatan narapidana
terorisme;
c. koordinasi pelindungan terhadap penyidik, penuntut
umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta
keluarganya;
d. koordinasi pelindungan terhadap advokat, pelapor, ahli,
dan saksi beserta keluarganya dengan lembaga yang
bertugas dan berwenang untuk memberikan
perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau
korban;
e. koordinasi program pemulihan korban tindak pidana
terorisme;
f. pemantauan dan analisis jaringan terorisme dalam
mendukung proses penegakan hukum;
g. evaluasi . . .
SK No248645A
LT]I]TFITIilNEEIItrEIA
-10-
g. evaluasi dan pelaporan terorisme
di bidang koordinasi antarpenegak hukum dan program
pemulihan korban tindak pidana terorisme; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Pasa724
(l) Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan
Pemulihan Korban terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri
atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh
jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga)
subdirektorat.
(4) Subdirektorat sebaqaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana
dimaksud pada ayat ( tidak dapat dilaksanakan oleh
)
jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua)
seksi.
(6) Pembentukan subdirektorat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional