UU No. 7 Tahun 2017

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, H3

Cc. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain,

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat, :

e. mengganggu ketertiban umum,

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain,

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
Peserta Pemilu,

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan,

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta

Pemilu yang bersangkutan, dan

@)

(3)

4

j.

ki?

NG

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan
Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a.

i.
j.

k.

Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada
Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan
peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
konstitusi pada Mahkamah Konstitusi,

Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan,

gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur
Bank Indonesia,

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah,

pejabat negara bukan anggota partai politik yang
menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural,

aparatur sipil negara,

anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,

kepala desa,
perangkat desa,
anggota badan permusyawaratan desa, dan

Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak
memilih. :

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang
ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1)

huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2)
merupakan tindak pidana Pemilu.