PMK Nomor 5 Tahun 2026

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai ya ng
selanjutnya disebut Undang - Undang PPN adalah Undang -
- 3 -
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 t entang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang - Undang.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur
dalam Undang - Undang PPN.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa
kena pajak yang dikenai pajak sebagaimana diatur dalam
Undang - Undang PPN.
4. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
sebagaimana diatur dalam Undang - Undang PPN.
5. Bencana Sumatera adalah bencana yang terjadi di Pulau
Sumatera yang meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi
Aceh, Provinsi Sumatera Utara , dan Provinsi Sumatera
Barat pada bulan November tahun 2025.
6. Barang Kena Pajak Tertentu adalah B arang Kena Pajak
yang diberikan dalam rangka pemberian sumbangan
Bencana Sumatera.
7. Pihak Tertentu adalah pengusaha kawasan berikat
dan/atau pengusaha di kawasan berikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai
kepabeanan, yang melakuka n penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu ke tempat lain dalam daerah pabean.
8. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
9. Modul Pembuatan Faktur Pajak adalah modul pembuatan
Faktur Pajak pada portal wajib pajak atau laman lain yang
terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat
Jenderal Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat
pemberitahuan untuk suatu masa pajak PPN.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana diatur dalam Undang - Undang mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta
perubahannya.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.