PMK Nomor 5 Tahun 2026

(1) Pengusaha Kena Pajak yang merupakan Pihak Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat:
a. Faktur Pajak; dan
b. laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.
(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan.
(3) Dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dicantumkan keterangan “PPN DITANGGUNG
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR ... TAHUN ...”.
(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dicantumkan dengan cara memilih keterangan “PPN
DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATU RAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TAHUN ...”
pada Modul Pembuatan Faktur Pajak.
(5) Dalam hal keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TAHUN ...” sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum tersedia dalam Modul Pembuatan Faktur Pajak,
Pengusaha Kena Pajak mencantumkan keterangan “PPN
- 5 -
DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TAHUN ...”
pada kolom referensi Faktur Pajak.
(6) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yang dilaporkan da lam Surat Pemberitahuan Masa PPN
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu merupakan laporan realisasi
PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.
(7) Pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan M asa
PPN Masa Pajak Desember 2025 sampai dengan Masa
Pajak Februari 2026, dapat diperlakukan sebagai laporan
realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 30 April
2026.