PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 5 Tahun 2026

Tentang

Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026

Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 9

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

☰Daftar Isi

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

♛

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

5Nomor

2026Tahun Terbit

9Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi

POSISI BACAPasal 5 dari 9

56%

TEKS RESMI

Pasal 5

PPN terutang yang ditanggun g pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dikreditkan dan/atau
tidak dapat diperlakukan sebagai PPN disetor dimuka dalam
Surat Pemberitahuan Masa PPN.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

KreditDisebut dalam Pasal 5

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam…

PPN TerutangDisebut dalam Pasal 5

PPN Terutang adalah jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang timbul atas penyerahan, impor, pemanfaatan, ekspor tertentu, atau kegiatan lain…

UtangDisebut dalam Pasal 5

Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPajak Pertambahan NilaiPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPMK Nomor 105 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 2Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Gst — Anak, Turut Serta Merampas NyawaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelProgrammer Coretax Lulusan SMA? Komisi XI DPR Geram Desak DJP TransparanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

♛

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium →

SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram ↗Salin Link