PP Nomor 7 Tahun 2026

(1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan jenis
Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian di
atas tanah yang dikuasai oleh negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(21 Dalam melakukan perubahan jenis Tanaman dan hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan
persetujuan dari Menteri.
(3) Perubahan jenis Tanaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan dengan kriteria:
a. tidak mengganggu rencana produksi pangan nasional;
b. untuk peningkatan produksi pangan nasional;
c. komoditas prioritas nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah;
d. komoditas bernilai ekonomi tinggi;
e. komoditas memiliki potensi meningkatkan devisa
negara; dan/atau
f. komoditas introduksi yang telah dinyatakan aman
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perubahan
jenis Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
(5) Perubahan jenis hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang peternakan.
Pasal 7...
R,EPUBUK INDONESIA