UU No. 7 Tahun 2021

(1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d
. wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal
30 September 2022.
(2) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta
bersih pada:
a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam
atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b. surat berharga negara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e
wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling
lambat tanggal 30 September 2023.
(3) Investasi harta bersih sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak
diinvestasikan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (21, danlatau ayat (3) tidak dipenuhi oleh
Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau
menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, atau
huruf d, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi
ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan
yang bersifat linal pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku
ketentuan:
a terhadap
a. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan
Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif
sebesar:
1. 4,5o/o (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a;
2. 4,5o/o (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c angka2;
3. 7,soh (tujuh koma lima persen) bagi Wajib Pajak
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau
4. 5,5o/o (lima koma lima persen) bagi Wajib Pajak
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (71 huruf d
angka 1,
dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
b terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan
Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif
sebesar:
1. 3o/o (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a;
2. 3o/o (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c angka 2;
3. 60/o (enam persen) bagi Wajib Pajak yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau
4. 4oh (empat persen) bagi Wajib Pajak yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1,
dalam hal Wajib Pajak atas kehendak sendiri
mengungkapkan penghasilan tersebut dan
menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang
terutang.
(5) Ketentuan ...
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor
pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
c. instrumen surat berharga negara yang digunakan
untuk investasi,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.