MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIUU

UU No. 21 Tahun 2025

Tentang

Pengelolaan Ruang Udara

Sedang dibacaPasal 19Pasal 19 dari 19
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
21Nomor
2025Tahun Terbit
19Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 19 dari 19
100%
TEKS RESMI

Pasal 19

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penegakan hukum dan pengamanan di Wilayah Udara dilaksanalan melalui kegiatan pendeteksian, pembayangan, pengusiran, pemaksaan mendarat (force down), dan tindakan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pengamanan di Ruang Udara internasional dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan dan
penegakan hukum terkait objek vital nasional yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Huruf c Penataan sistem pertahanan udara nasional di Wilayah Udara antara lain dilaksanakan dengan penetapan kawasan udara tertentu sesuai kebutuhan, kategori ancaman, dan penggelaran alat utama sistem senjata. Penataan sistem pertahanan udara nasional di Ruang Udara internasional dilaksanakan antara lain dengan penetapan Air Defense ldentification Zone (ADIZI dan penggelaran fasilitas pendukung. Huruf d . . . SK No248846A
FITESIDEN REPUBUK INDONESIA -10- Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Angkutan UdaraDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Angkutan Udara adalah kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dengan moda udara sesuai jenis layanan dan ketentuan hukum. Uraian…

 Angkutan Udara Bukan NiagaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Angkutan Udara Bukan Niaga adalah kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dengan moda udara bukan niaga sesuai jenis layanan…

 Angkutan Udara NiagaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Angkutan Udara Niaga adalah kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dengan moda udara niaga sesuai jenis layanan dan ketentuan…

 Awak Pesawat UdaraDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Awak Pesawat Udara adalah istilah dalam hukum penerbangan yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak,…

 Badan Usaha Bandar UdaraDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Badan Usaha Bandar Udara adalah istilah dalam hukum penerbangan yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan,…

 Bandar UdaraDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk pesawat udara mendarat dan…

 Insiden Serius PenerbanganDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Insiden Serius Penerbangan adalah istilah dalam hukum penerbangan yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak,…

 Izin Usaha Angkutan UdaraDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Izin Usaha Angkutan Udara adalah izin atau legalitas yang diperlukan untuk usaha angkutan udara sesuai kewenangan, persyaratan, dan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045