PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 9 Tahun 2025
Tentang
Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Sedang dibacaPasal 25Pasal 24 dari 26
☰Daftar Isi Regulasi26 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
9Nomor
2025Tahun Terbit
26Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 24 dari 26
92%
TEKS RESMI
Pasal 25
(1) Kewajiban Usaha yang timbul berdasarkan
Peraturan Pemerin tah Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Besaran dan Iuran Badan Usaha dalam
dan Pendistribusian
Gas Bumi
dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 48
U
Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
t2l
negara.
(3) pengurusan
mengurus
saha Badan
oleh Badan
Pengatur.
(4) Pada saat Badan Pengatur pengurus€rn
utang kepada instansi mengurus
negara se
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Badan UsahaDisebut dalam Pasal 25
Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
Gas BumiDisebut dalam Pasal 25Gas Bumi adalah istilah dalam hukum minyak dan gas bumi yang menjelaskan sumber daya minyak atau gas bumi,…
GuruDisebut dalam Pasal 25Guru adalah istilah dalam hukum profesi guru dan dosen yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan profesi,…
KewajibanDisebut dalam Pasal 25sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
PeraturanDisebut dalam Pasal 25Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan PemerintahDisebut dalam Pasal 25Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Uraian ini merupakan penjelasan editorial…
UtangDisebut dalam Pasal 25Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045