PP Nomor 9 Tahun 2025

(l) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b
dikenakan berdasarkan pada volume Bahan Bakar
Minyak yang dijual.
(2) Iuran . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Iuran yang dibayar oleh
l2l Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dikenakan
berdasarkan pada volume Bahan Bakar Minyak yang
dijual kepada konsumen akl:ir (end usey' sebagai
kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya.
(3) Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21meliputi:
a. avgas gasoline);
lauiation
b. avnlr laviationturbinel;
c. bensin (gasolinel;
d. minyak solar (gas oil);
e. minyak tanah (lcerosenel;
f. mediumdistillatefuel; dan
minyak bakar lf,uel
C. oit1,
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (41 huruf a dikenakan
berdasarkan pada volume Gas Bumi yang diangkut
melalui pipa pada Ruas Tlansmisi maupun Wilayah
Jaringan Distribusi.
(5) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha
dimaksud dalam Pasal 2 ayar (41 huruf b dikenakan
berdasarkan pada volume Gas Bumi yang dijual pada
Wilayah Jaringan Distribusi.
(6) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), ayat (21, ayat (4), dan ayat (5)
merupakan PNBP.