Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan: Pengertian, Dasar Hukum…

Pengertian Singkat

Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan merupakan istilah penting dalam hukum kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan adalah istilah yang digunakan dalam hukum kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan asas peradilan, kemandirian hakim, lingkungan peradilan, pengadilan khusus, kasasi, peninjauan kembali, hak uji materiil, administrasi perkara, atau organisasi Mahkamah Agung. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 48/2009 dan UU Mahkamah Agung berstatus berlaku; penerapan kewenangan dan tata kerja peradilan harus memperhatikan perubahan serta putusan konstitusional yang relevan.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan.

01

UU 48/2009 dan UU Mahkamah Agung berstatus berlaku; penerapan kewenangan dan tata kerja peradilan harus memperhatikan perubahan serta putusan konstitusional yang relevan.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan dalam situasi yang mungkin terjadi.

01

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu perkara, pelayanan, atau proses kelembagaan terdapat persoalan mengenai Administrasi Perkara Elektronik Pengadilan. Untuk menilai penerapannya dalam Kekuasaan Kehakiman & Mahkamah Agung, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.