KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Akreditasi Perpustakaan

Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga & Kepemudaan›Perpustakaan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf A

Akreditasi Perpustakaan merupakan istilah penting dalam hukum perpustakaan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Akreditasi Perpustakaan merupakan istilah penting dalam hukum perpustakaan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Akreditasi Perpustakaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Akreditasi Perpustakaan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perpustakaan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan standar perpustakaan, koleksi, pengolahan, layanan, pustakawan, akreditasi, kerja sama, pendanaan, pemustaka, atau pembudayaan kegemaran membaca. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Akreditasi Perpustakaan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 43/2007 dan PP 24/2014 berstatus berlaku dan menjadi dasar penyelenggaraan, pengelolaan, pelayanan, tenaga, pendanaan, serta pengembangan perpustakaan.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Akreditasi Perpustakaan.

UU 43/2007 dan PP 24/2014 berstatus berlaku dan menjadi dasar penyelenggaraan, pengelolaan, pelayanan, tenaga, pendanaan, serta pengembangan perpustakaan.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Akreditasi Perpustakaan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan, pelayanan, pengelolaan, atau proses hukum terdapat persoalan mengenai Akreditasi Perpustakaan. Untuk menilai penerapannya dalam Perpustakaan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.