Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Anggaran Dasar Perseroan merupakan istilah penting dalam hukum perseroan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Anggaran Dasar Perseroan adalah ketentuan dasar perseroan yang termuat dalam akta pendirian dan perubahannya mengenai nama, kedudukan, tujuan, modal, organ, dan tata kelola perseroan.
Berikut pengertian Anggaran Dasar Perseroan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Anggaran Dasar Perseroan adalah ketentuan dasar perseroan yang termuat dalam akta pendirian dan perubahannya mengenai nama, kedudukan, tujuan, modal, organ, dan tata kelola perseroan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Anggaran Dasar Perseroan dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 40/2007 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Untuk pendirian dan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, baca pula ketentuan perubahan dan peraturan pelaksana.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Anggaran Dasar Perseroan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023, terdapat fakta yang menunjukkan ketentuan dasar perseroan yang termuat dalam akta pendirian dan perubahannya mengenai nama, kedudukan, tujuan, modal, organ, dan tata kelola perseroan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Anggaran Dasar Perseroan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Anggaran Dasar Perseroan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Anggaran Dasar Perseroan dapat dibaca semua pengunjung.
Anggaran Dasar Perseroan pada pokoknya berarti ketentuan dasar perseroan yang termuat dalam akta pendirian dan perubahannya mengenai nama, kedudukan, tujuan, modal, organ, dan tata kelola perseroan.
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan anggaran dasar — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Anggaran Dasar Perseroan dalam konteks UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Perseroan Terbatas.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Anggaran Dasar Perseroan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.