KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Arbiter

Acara & Peradilan›Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

40 ViewsHuruf A

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Arbiter merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum perdata. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Pengertian Singkat

Arbiter merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum perdata. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Arbiter serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Arbiter adalah orang yang dipilih para pihak atau ditunjuk pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memutus sengketa tertentu.

Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Arbiter harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Arbiter yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
Status peraturan: JDIH BPK mencatat UU 30/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 100/PUU-XXII/2024 mengubah rumusan Pasal 1 angka 9 dengan menghapus kata “dianggap”.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Arbiter.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Arbiter yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.

Status peraturan

JDIH BPK mencatat UU 30/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 100/PUU-XXII/2024 mengubah rumusan Pasal 1 angka 9 dengan menghapus kata “dianggap”.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Arbiter dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan orang yang dipilih para pihak atau ditunjuk pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memutus sengketa tertentu. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Arbiter.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.