Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi dalam keadaan tertentu menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban sebagaimana ditentukan undang-undang.
Delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi dalam keadaan tertentu menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban sebagaimana ditentukan undang-undang.
Berikut pengertian Delik Aduan Relatif serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi dalam keadaan tertentu menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban sebagaimana ditentukan undang-undang.
Mahkamah Konstitusi pernah menjelaskan bahwa delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya bukan delik aduan, tetapi dalam keadaan tertentu berubah menjadi delik aduan.
Hal tersebut berbeda dengan delik aduan absolut, karena pada delik aduan absolut kebutuhan pengaduan melekat pada tindak pidananya dalam setiap keadaan.
Pada delik aduan relatif, faktor yang menyebabkan diperlukannya pengaduan biasanya bukan jenis perbuatannya semata, tetapi siapa pelaku dan bagaimana hubungan pelaku dengan korban.
Contoh yang paling jelas dalam KUHP Nasional adalah pencurian dalam hubungan keluarga. Pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa. Namun, Pasal 481 ayat (2) menentukan bahwa apabila pelakunya merupakan pasangan tertentu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat tertentu, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan korban.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Delik Aduan Relatif.
Pasal 24 mengatur prinsip umum Tindak Pidana Aduan. Dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dan sifat sebagai tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
Pasal 481 ayat (1) menentukan bahwa penuntutan pidana tidak dilakukan apabila pelaku tindak pidana pencurian tertentu merupakan suami atau istri korban yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaan.
Ketentuan ini merupakan contoh kuat mekanisme delik aduan relatif. Penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan korban apabila pelaku merupakan: suami atau istri korban yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan; keluarga sedarah dalam garis lurus; keluarga semenda dalam garis lurus; atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis menyamping sampai derajat kedua. Dengan demikian, pencurian yang pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa berubah menjadi tindak pidana yang membutuhkan pengaduan karena hubungan khusus antara pelaku dan korban.
Pasal 490 menentukan bahwa mekanisme dalam Pasal 481 juga berlaku terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 sampai Pasal 489. Artinya, dalam keadaan hubungan keluarga tertentu, tindak pidana penggelapan juga dapat menjadi tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan pengaduan.
Pasal 510 memperluas penerapan mekanisme Pasal 481 terhadap sejumlah tindak pidana perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 sampai Pasal 509, dengan pengecualian tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan relatif dalam KUHP Nasional tidak hanya terbatas pada pencurian, tetapi juga dapat berlaku terhadap tindak pidana harta benda lainnya dalam hubungan keluarga tertentu.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Delik Aduan Relatif dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh 1 — Pencurian oleh Anak terhadap Orang Tua
A mengambil barang milik ayahnya tanpa izin dan dengan maksud menguasainya secara melawan hukum.
Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian, hubungan keluarga antara A dan korban menyebabkan penerapan ketentuan khusus mengenai pengaduan berdasarkan Pasal 481 KUHP.
Dengan demikian, penuntutan terhadap A bergantung pada terpenuhinya ketentuan pengaduan dari pihak yang berhak.
Contoh 2 — Pencurian oleh Orang yang Tidak Memiliki Hubungan Keluarga
B mengambil sepeda motor milik C secara melawan hukum. B dan C tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481.
Dalam keadaan demikian, tindak pidana pencurian pada prinsipnya tetap merupakan tindak pidana biasa dan tidak berubah menjadi delik aduan relatif hanya karena korban belum mengajukan pengaduan.
Contoh 3 — Penggelapan dalam Hubungan Keluarga
D menerima suatu barang milik anggota keluarganya untuk disimpan, tetapi kemudian secara melawan hukum menguasai barang tersebut untuk kepentingannya sendiri.
Apabila unsur tindak pidana penggelapan terpenuhi dan hubungan keluarga termasuk yang dimaksud dalam Pasal 481, ketentuan Pasal 490 dapat menyebabkan penuntutannya bergantung pada pengaduan korban.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Delik Aduan Relatif tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Delik Aduan Relatif dapat dibaca semua pengunjung.
Delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi dalam keadaan tertentu menjadi tindak pidana aduan karena terdapat hubungan khusus antara pelaku dan korban.
Delik aduan absolut selalu membutuhkan pengaduan untuk penuntutannya. Delik aduan relatif pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi menjadi tindak pidana aduan hanya dalam keadaan tertentu.
Pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa. Namun, Pasal 481 ayat (2) KUHP menentukan bahwa apabila dilakukan dalam hubungan keluarga tertentu, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan korban.
Ya. Pasal 490 KUHP menentukan bahwa ketentuan Pasal 481 juga berlaku terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 sampai Pasal 489.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Delik Aduan Relatif? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini disusun untuk membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.