KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Koreksi Data Pemerintah

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

236 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Koreksi Data Pemerintah merupakan masalah hukum praktis dalam bidang administrasi & layanan publik. Koreksi data pemerintah adalah proses memperbaiki data pribadi atau data administratif yang tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir pada sistem yang dikelola instansi pemerintah.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Koreksi data pemerintah adalah proses memperbaiki data pribadi atau data administratif yang tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir pada sistem yang dikelola instansi pemerintah.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Koreksi Data Pemerintah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Koreksi diperlukan ketika data yang tersimpan pada layanan pemerintah berbeda dari keadaan atau dokumen yang benar. Pemohon perlu menunjukkan data mana yang keliru, bukti yang mendukung perubahan, serta instansi yang berwenang memperbaikinya. Koreksi tidak berarti seseorang bebas mengubah riwayat atau fakta hukum; perubahan harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti prosedur pada sistem atau layanan yang bersangkutan.

Pengertian Menurut Peraturan

Koreksi Data Pemerintah tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, persoalan ini dinilai melalui keakuratan data, kewenangan instansi, hak atas pelayanan, dan prosedur koreksi. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Koreksi Data Pemerintah.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Koreksi Data Pemerintah dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Alamat seseorang pada suatu layanan pemerintah masih menggunakan alamat lama, padahal data kependudukannya sudah diperbarui. Ia mengajukan koreksi melalui kanal resmi dengan menyertakan dokumen yang menunjukkan alamat yang benar agar data layanan kembali konsisten.