UU Bank Indonesia berstatus berlaku; pengaturan sistem pembayaran dan kebijakan bank sentral juga berkembang melalui UU P2SK dan peraturan Bank Indonesia.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali termasuk melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dibaca bersama perubahan sektor keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Manajemen Risiko Sistem Pembayaran? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.