KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

NIK Dipakai Orang Lain

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

108 ViewsHuruf N

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

NIK Dipakai Orang Lain merupakan masalah hukum praktis dalam bidang administrasi & layanan publik. NIK dipakai orang lain adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan seseorang oleh pihak lain untuk pendaftaran, transaksi, atau layanan tanpa hak atau tanpa persetujuan yang sah.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

NIK dipakai orang lain adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan seseorang oleh pihak lain untuk pendaftaran, transaksi, atau layanan tanpa hak atau tanpa persetujuan yang sah.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian NIK Dipakai Orang Lain serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

NIK adalah data identitas yang perlu dilindungi. Penggunaan oleh pihak lain dapat menimbulkan risiko akun palsu, pinjaman, registrasi layanan, atau pencatatan administratif yang keliru. Pemilik data sebaiknya mengumpulkan bukti penggunaan, menghubungi penyelenggara layanan terkait, dan bila perlu melapor kepada instansi berwenang.

Pengertian Menurut Peraturan

NIK Dipakai Orang Lain tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, persoalan ini dinilai melalui keakuratan data, kewenangan instansi, hak atas pelayanan, dan prosedur koreksi. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan NIK Dipakai Orang Lain.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan NIK Dipakai Orang Lain dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Seseorang mengetahui NIK-nya sudah terdaftar pada layanan yang tidak pernah ia gunakan. Ia meminta penyedia layanan menelusuri pendaftaran tersebut dan membuktikan bahwa penggunaan dilakukan tanpa persetujuannya.