KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pelanggaran Hak Cipta

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

56 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pelanggaran Hak Cipta merupakan istilah penting dalam kekayaan intelektual & media. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Pelanggaran Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kekayaan intelektual, karya, merek, atau kegiatan pers.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pelanggaran Hak Cipta serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pelanggaran Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kekayaan intelektual, karya, merek, atau kegiatan pers. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pelanggaran Hak Cipta harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan dipilih sesuai jenis hak. Karya cipta mengikuti UU Hak Cipta; merek mengikuti UU Merek; isu jurnalistik dan sengketa pers mengikuti UU Pers serta mekanisme Dewan Pers yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pelanggaran Hak Cipta.

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sumber Resmi

Glosarium Peraturan JDIH BPK

Sumber Resmi

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pelanggaran Hak Cipta dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Dalam pemeriksaan terhadap suatu kegiatan, petugas menemukan fakta yang diduga berkaitan dengan “Pelanggaran Hak Cipta”. Sebelum menjatuhkan akibat hukum, pihak berwenang harus memastikan aturan yang dilanggar, siapa yang bertanggung jawab, bukti kejadian, prosedur pemeriksaan, dan jenis sanksi yang memang diperbolehkan oleh aturan.