KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tanda Tangan Kosong

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

124 ViewsHuruf T

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Tanda Tangan Kosong merupakan masalah hukum praktis dalam bidang perjanjian & transaksi. Tanda tangan kosong adalah tanda tangan yang diberikan pada kertas atau dokumen yang belum berisi ketentuan lengkap, sehingga isi dapat ditambahkan setelah penandatanganan.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Tanda tangan kosong adalah tanda tangan yang diberikan pada kertas atau dokumen yang belum berisi ketentuan lengkap, sehingga isi dapat ditambahkan setelah penandatanganan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tanda Tangan Kosong serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Praktik ini sangat berisiko karena penanda tangan kehilangan kendali atas isi yang kemudian ditempatkan di atas tanda tangannya. Jika isi diubah atau ditambahkan tanpa persetujuan, keabsahan dan tanggung jawab perlu dinilai berdasarkan bukti serta cara dokumen dibuat.

Pengertian Menurut Peraturan

Tanda Tangan Kosong tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tanda Tangan Kosong.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tanda Tangan Kosong dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Seseorang diminta menandatangani formulir kosong dengan alasan akan diisi kemudian. Beberapa hari setelahnya muncul dokumen utang dengan isi yang tidak pernah disepakati.