Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Persyaratan pengajuan permohonan Penghunian
Rumah Negara bagi pejabat atau pegawai negeri
meliputi:
a. berstatus pegawai negeri aktif di BRIN
dengan sisa masa kerja aktif paling singkat 3
(tiga) tahun;
b. tidak sedang menjalankan Tugas Belajar;
c. belum pernah membeli atau memperoleh
fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang - undangan; dan
d. tidak sedang menghuni Rumah Negara
lainnya atas nama suami/istri.
(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pejabat atau pegawai yang memiliki rumah
pribadi di wilayah aglomerasi yang sama dengan
penempatan kerjanya tidak dapat mengajukan
permohonan Penghunian Rumah Negara.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dikecualikan jika suami dan istri tersebut
bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang
berlainan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
RumahDisebut dalam Pasal 4Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuni, dan…
Rumah NegaraDisebut dalam Pasal 4Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian serta sarana pembinaan keluarga…
IkanDisebut dalam Pasal 4Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
JalanDisebut dalam Pasal 4Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
PejabatDisebut dalam Pasal 4Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
PermohonanDisebut dalam Pasal 4pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
PersDisebut dalam Pasal 4Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
