Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 21
LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
a. menyelenggarakan kegiatan S ertifikasi Profesi secara
berkelanjutan di sektor jasa keuangan sesuai masa
berlaku lisensi yang telah dikeluarkan oleh BNSP dan
sesuai lingkup Skema Sertifikasi sebagaimana
rekomendasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa
Keuangan ;
b. menerapkan tata kelola yang baik;
c. memiliki asesor dan infrastruktur pendukung
sertifikasi paling sedikit kantor operasional, tempat uji
kompetensi , dan sistem informasi pendukung
sertifikasi ;
- 12 -
d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental
kepada Otoritas Jasa Keuangan ;
e. melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi sesuai
dengan SKKNI terkini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a dan KKNI terkini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui pengajuan
permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat informasi penetapan KKNI terkini
dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LSP ;
f. menerbitkan sertifikat kompetensi kerja di sektor jasa
keuangan sesuai hasil uji kompetensi ; dan
g. melakukan pembaruan informasi mengenai program
sertifikasi dan informasi lain yang terkini terkait
dengan LSP dalam situs web resmi masing - masing LSP .
Istilah Terkait
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 21Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Kompetensi KerjaDisebut dalam Pasal 21Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan.…
LisensiDisebut dalam Pasal 21Lisensi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kekayaan intelektual, karya, merek, atau kegiatan pers. Makna, ruang lingkup,…
PenetapanDisebut dalam Pasal 21Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PermohonanDisebut dalam Pasal 21pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
RekomendasiDisebut dalam Pasal 21Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045