PERATURAN OJK Nomor 3 Tahun 2025

(1) LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki struktur organisasi
kepengurusan paling sedikit terdiri atas :
a. 1 (satu) orang d ireksi ; dan
b. 1 (satu) orang k omisaris .
(2) D ireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas :
a. pengurusan LSP untuk kepentingan LSP termasuk
menjadi pelaksana LSP ; dan
b. mewakili LSP, baik di dalam maupun di luar
pengadilan ,
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan tanggung
jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan .
(3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan
pengawasan terhadap kegiatan operasional LSP
termasuk bertindak sebagai pengarah LSP.
Pasa l 9
(1) LSP ya ng ber badan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat ( 2 ) dapat memiliki struktur
organisasi kepengurusan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
(2) Struktur organisasi kepengurusan LSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan dan
tanggung jawab yang sama dengan struktur organisasi
LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan
ayat (3).