PERATURAN OJK Nomor 3 Tahun 2025

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi atas pemenuhan kewajiban dan kinerja LSP
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 a yat (1) .
(2) Dalam melakukan p emantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Otoritas Jasa
Keuangan dapat bekerja sama dengan BNSP.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) dapat dilakukan di kantor Oto r itas Jasa
Keuangan , di luar kantor Otoritas Jasa Keuangan ,
dan /atau di kantor LSP.
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) dilaksanakan berdasarkan:
a. p enyampaian laporan berkala, laporan insident a l,
dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 d an Pasal 24 ;
b. temuan hasil surveilans BNSP ; dan/atau
c. kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan atas kinerja
LSP.
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan
rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) .
(6) LSP wajib menindaklanjuti rekomendasi atas hasil
pemantauan dan evaluasi sesuai batas waktu yang
ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan .
(7) Laporan p rogres t i ndak lanjut rekomendasi atas hasil
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara berkala sesuai waktu yang ditentukan .
(8) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 6 ) dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis.
(9) Sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 8 ) disertai dengan
rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan
oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
(10) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak
lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9 ), dikenai sanksi
administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema
Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar.
(11) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi
pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau
- 15 -
pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 10 ) kepada BNSP .
(12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan
pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas
Jasa Keuangan.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN