PERATURAN OJK Nomor 3 Tahun 2025

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan , dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja,
serta pengalaman k erja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya
disingkat BNSP adalah lembaga independen yang
dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi
kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah mengenai Badan Nasional Sertifikasi
Profesi .
4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat
LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan
sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan
memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang
diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan .
5. Sertifikasi Profesi adalah kegiatan sertifikasi dalam
rangka pengakuan kompetensi dan/atau pemberian
gelar profesi di sektor jasa keuangan yang dilakukan
secara sistematis dan objektif berdasarkan standar
kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan
persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori
jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7. Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah
organisasi yang menaungi pelaku usaha jasa keuangan,
lembaga pendukung di sektor jasa keuangan, dan
pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang
- 3 -
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
maupun berdasarkan p rinsip s yariah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor
jasa keuangan.
8. Asosiasi Profesi Sektor Keuangan adalah organisasi
profesi yang menaungi pelaku profesi atau seseorang
yang melakukan bidang pekerjaan di sektor jasa
keuangan.