MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 3 Tahun 2025

Tentang

Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan

Sedang dibacaPasal 13Pasal 12 dari 36
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
3Nomor
2025Tahun Terbit
36Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 12 dari 36
33%
TEKS RESMI

Pasal 13

Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,
calon LSP harus memenuhi kriteria:
a. b entuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ;
b. p endirian dan kepemilikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ;
c. struktur organisasi kepengurusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 ;
d. Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 yang telah ditetapkan oleh k omite Skema Sertifikasi;
e. memenuhi proses apresiasi oleh BNSP;
f. memiliki infrastruktur pendukung sertifikasi paling
sedikit:
1. k antor operasional;
2. t empat uji kompetensi ; dan
3. calon asesor ;
- 8 -
g. memiliki sistem informasi pendukung sertifikasi yang
memadai;
h. memiliki kebijakan dan prosedur sertifikasi;
i. memiliki sistem pengendalian internal dan/atau
manajemen mutu ;
j. memiliki buku materi pendalaman sertifikasi
kompetensi sebagai bahan persiapan uji kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ; dan
k. memiliki metode pengujian paling sedikit wawancara,
uji portofolio, dan ujian tertulis.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Badan HukumDisebut dalam Pasal 13

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 BukuDisebut dalam Pasal 13

Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang digunakan sebagai…

 GuruDisebut dalam Pasal 13

Guru adalah istilah dalam hukum profesi guru dan dosen yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan profesi,…

 IkanDisebut dalam Pasal 13

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 InformasiDisebut dalam Pasal 13

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 PemilikDisebut dalam Pasal 13

Pemilik adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 13

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

 PersDisebut dalam Pasal 13

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045