MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 3 Tahun 2025

Tentang

Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan

Sedang dibacaPasal 28Pasal 27 dari 36
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
3Nomor
2025Tahun Terbit
36Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 27 dari 36
75%
TEKS RESMI

Pasal 28

(1) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 2 7 dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan
oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
(3) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak
lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi
administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema
Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar .
- 14 -
(4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi
pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau
pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 3 ) kepada BNSP.
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan
pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas
Jasa Keuangan.
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI LSP

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AnakTerkait Pasal 28

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 IkanDisebut dalam Pasal 28

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 InformasiDisebut dalam Pasal 28

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 RekomendasiDisebut dalam Pasal 28

Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 28

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

 Teguran TertulisDisebut dalam Pasal 28

Teguran Tertulis adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045