PP Nomor 18 Tahun 2021

(1) Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang
Bawah Tanah hapus apabila:
a. dibatalkan oleh Menteri karena:
1. cacat administrasi; atau
2. putusan pengadiian yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
b. bangunan
b. bangunan/satuan rLlangnya dan/atau tanahnya
musnah dan tidak dapat digunakan atau
dimanfaatkan lagi;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya;
d. dilepaskan untuk kepentingan umum; dan/atau
e. dicabutberdasarkan Undang-Undang.
(2) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas
Tanah atau Ruang Bawah Tanah hapus apabila:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pemberian,
perpanjangan, atau pembaruan haknya;
b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka
waktunya berakhir karena:
1. tidak memenuhi kewajiban dan/atau
melanggar larangan;
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban
yang tertuang dalam perjanjian pemanfaatan
Hak Pengelolaan Ruang Atas Tanah atau
Ruang Bawah Tanah;
3. cacat administrasi; atau
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktu berakhir;
e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
g. bangunan/satuan ruangnya dan/atau tanahnya
musnah dan tidak dapat digunakan atau
dimanfaatkan lagi;
h. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau
pemanfaatan Tanah untuk hak guna bangunan
atau hak pakai di atas hak milik atau Hak
Pengelolaan; dan/atau
i. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat
sebagai subjek hak.