PP Nomor 18 Tahun 2021

(1) Tanah reklamasi dapat diberikan Hak Pengelolaan
dan/atau Hak Atas Tanah dengan syarat telah
memperoleh izin reklamasi.
(21 Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada instansi
Pemerintah Pusat, baCan usaha milik rlegara i baCan
usaha milik daerah, badan hukum milik negara lbadan
hukum milik daerah, Badan Bank Tanah, atau badan
hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Tanah
reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan Hak Pengelolaan atau FIak Atas Tanah
dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak.
(3) Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan
hukum atau perorangan, Tanah reklamasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak
Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dengan
ketentuan:
a. untuk pemega.ng izin reklamasi, diberikan Hak
Atas Tanah dan/atau Hak Atas Tanah di atas Hak
Pengelolaan; dan
b.untuk...
b. untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
yang memberikan izin reklamasi, diberikan FIak
Pengelolaan,
berdasarkan perjanjian antara pihak yang mendapat
izin reklamasi dengan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan
ketentuan tata ruang.
(4) Dalam hal kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin
reklamasi maka pejabat yang berwenang memberikan
izin reklamasi melakukan penelitian secara teknis
maupun tata ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4):
a. telah memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi
menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh
Negara dan penggunaan, pemanfaatan, dan
pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan
Menteri; atau
b. tidak memenuhi syarat, Tanah hasil reklarnasi
dapat dikembalikan seperti keadaan semula oleh
pihak yang melakukan reklamasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai izin reklamasi.