PERMENHUT Nomor 16 Tahun 2025

(1) Pemungutan tarif atas jenis PNBP Pengunduhan Benih
dan Pengumpulan Anakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 didasarkan pada laporan hasil Pengunduhan Benih
dan Pengumpulan Anakan yang ditandatangani oleh
pemilik/Pengelola Sumber Benih/Pelaku Usaha b idang
- 13 -
p erbenihan t anaman h utan dan Pengawas Benih atau
Petugas yang ditunjuk.
(2) Berdasarkan laporan Pengunduhan Benih dan
Pengumpulan Anakan sebaga imana dimaksud pada ayat (1)
Pejabat Penagih menerbitkan SPP dan kode billing sebagai
dasar pembayaran PNBP yang terutang.
(3) Dalam hal Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, laporan hasil
Pengunduhan Benih dan Pengu mpulan Anakan dapat
ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas/Kepala Balai Pemangku atau Pengelola Kawasan
Hutan/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(4) SPP seb a gaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), dibuat rangkap 4
(empat) dengan ketentuan:
a. lembar ke - 1 ( kesatu ) untuk pihak yang
m e ngumpul k an / mengunduh Benih dan anakan
sebagai Wajib Bayar ;
b. lembar ke - 2 ( kedua ) untuk Direktur Jenderal;
c. lembar ke - 3 ( ketiga ) untuk Kepala Dinas/Kepala Balai
Pemangku atau p engelola kawasan hutan /Kepala
Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan
d. lembar ke - 4 ( keempat ) untuk Pejabat Penagih.
(5) F ormat surat laporan Pengunduhan Benih dan
Pengumpulan Anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terc antum dalam Lampiran V I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Format SPP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan
Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 4 ) tercantum dalam Lampiran V II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kelima
Tata Cara Penyetoran