☰Daftar Isi Regulasi58 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENHUT

PERMENHUT Nomor 16 Tahun 2025

Tentang

Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan

Sedang dibacaPasal 50Pasal 50 dari 58

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2025Tahun Terbit

58Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 50 dari 58

86%

TEKS RESMI

Pasal 50

(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 8 huruf b
dilakukan untuk terwujudnya ketertiban dalam
melaksanakan norma, standar, prosedur , dan kriteria
pelaksanaan pengenaan, pemungutan , dan penyetoran jenis
PNBP bidang perbenihan tanaman hutan .
(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanaka n oleh Direktur Jenderal dalam rangka tertib
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria atas
pengenaan, pemungutan , dan penyetoran jenis PNBP bidang
perbenihan tanaman hutan.
- 19 -

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

HutanDisebut dalam Pasal 50

Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…

TanamanDisebut dalam Pasal 50

Tanaman adalah istilah dalam hukum budi daya pertanian yang menjelaskan perencanaan budi daya, lahan, benih, bibit, varietas, penanaman,…

AnakDisebut dalam Pasal 50

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

DirekturDisebut dalam Pasal 50

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahNomor Identifikasi BidangPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENHAN Nomor 16 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 58Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Gst — Anak, Turut Serta Merampas NyawaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelCara Menghitung PPN, Pengertian, Objek, dan Dasar PengenaannyaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium