PERMENHUT Nomor 16 Tahun 2025

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 8 huruf d dilakukan untuk mengetahui
terlaksananya norma, standar, prosedur , dan kriteria
pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis
PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.
(2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan D irektur atau
K epala Balai sesuai jenis pungutan PNBP .
(3) Direktur atau Kepala Balai sesuai jenis pungutan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
pem antauan pelaksanan pemungutan, pembayaran ,
dan/atau penyetoran PNBP bidang perbenihan tanaman
hutan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan terhadap realisasi pemungutan dan penyetoran
PNBP bidang perbenihan tanaman hutan terhadap target
PNBP yang ditetapkan.
(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(6) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 )
berupa:
a. surat ketetapan kurang bay ar; dan /atau
b. surat ketetapan lebih bayar.