Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 32
(1) PPID menyusun laporan layanan Informasi Publik yang
disampaikan kepada a tasan PPID, dan salinannya
disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
(2) P PID pelaksana dan PPID unit pelaksana teknis
menyusun laporan layanan Informasi Publik yang
disampaikan kepada PPID dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tahun pelaksanaan
anggaran berakhir.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), paling sedikit memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi
Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi
Publik terdiri atas:
1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani
pelayanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan Informasi serta laporan
penggunaannya;
c. rincian pelayanan Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik;
- 16 -
2. w aktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan
klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang
dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang
ditolak beserta alasannya;
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,
meliputi:
1. jumlah keberatan atau banding atas keberatan
yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan atau banding atas
keberatan yang dikeluarkan dan
pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang;
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaanya;
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya;
e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan
pe layanan Informasi Publik; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik.
(4) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh
pelaksanaan pe layanan Informasi Publik.
(5) Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a merupakan bagian dari Informasi Publik yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
(6) Laporan lengkap layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian dari
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat .
Istilah Terkait
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 32Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
BandingDisebut dalam Pasal 32upaya hukum untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali putusan sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum…
GugatanDisebut dalam Pasal 32tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan oleh pihak yang merasa mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui…
IkanDisebut dalam Pasal 32Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KeputusanDisebut dalam Pasal 32Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Komisi InformasiDisebut dalam Pasal 32Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang menjalankan undang-undang keterbukaan informasi, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi, dan menyelesaikan…
MediasiDisebut dalam Pasal 32cara penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan bantuan mediator netral, termasuk mediasi di pengadilan yang tunduk pada…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara