Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 18
(1) Pengumuman Informasi Publik yang wajib disediakan
secara serta merta dilakukan dengan ketentuan:
a. melalui laman resmi Kementerian atau media
lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
- 11 -
b. menggunakan bahasa I ndonesia yang baik dan
benar, mudah dipahami, atau dapat menggunakan
bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat;
dan
c. disampaikan tanpa adanya penundaan .
(2) Jika informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat pihak yang berpotensi terkena dampak, PPID
dan/atau PPID unit pelaksana teknis:
a. mengumumkan secara berkala informasi prosedur
evakuasi keadaan darurat; dan
b. menyebarluaskan informasi keadaan darurat
melalui media yang mudah diakses oleh
masyarakat .
Istilah Terkait
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 18Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
BahasaDisebut dalam Pasal 18Bahasa adalah istilah dalam hukum pemajuan kebudayaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
IkanDisebut dalam Pasal 18Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PendudukDisebut dalam Pasal 18Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai pengertian administrasi kependudukan.
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara