Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 13
(1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan :
a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan
kepada pemohon dapat:
1. menghambat proses penegakan hukum;
2. mengganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;
3. membahayakan pertahanan dan keamanan
negara;
4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
yang dilindungi;
5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
dan
7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang,
dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas
persetujuan yang bersangkutan dan
pengungkapannya berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan publik ;
b. m emorandum atau surat menyurat antar dan intra
Kementerian yang menurut sifatnya dikecualikan;
dan
c. Informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2) Selain Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal Data dan Informasi masih dalam proses
pengolahan dan penyelesaian, masuk dalam klasifikasi
Informasi Publik yang dikecualikan.
Istilah Terkait
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 13Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
AktaDisebut dalam Pasal 13dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…
IkanDisebut dalam Pasal 13Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Klasifikasi Informasi PublikDisebut dalam Pasal 13Klasifikasi Informasi Publik adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…
PemohonDisebut dalam Pasal 13Pemohon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 13Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PersDisebut dalam Pasal 13Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara