Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 33
(1) PPID melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana
dan PPID unit pelaksana teknis berdasarkan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 2 ayat (1).
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar perbaikan pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik oleh PPID pelaksana dan PPID unit
pelaksana teknis.
(3) PPID sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
dan pelayanan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 ( satu ) tahun .
(4) PPID melaporkan perkembangan pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik kepada Menteri paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
- 17 -
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Istilah Terkait
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 33Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
IkanDisebut dalam Pasal 33Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KewenanganDisebut dalam Pasal 33Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PPID PelaksanaDisebut dalam Pasal 33PPID Pelaksana adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara