Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda - tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi i nformasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik .
2. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta
yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang
didapat dari pengukuran, pencatatan, dan/atau
pencacahan langsung serta pencitraan terhadap suatu
unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di
atas permukaan bumi.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan p ublik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan p ublik
lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan
mengenai keterbukaan informasi publik , serta Informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan p ublik.
4. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atau badan Publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah Orang yang
mengajukan permintaan Informasi Publik.
- 3 -
6. P engujian Konsekuensi adalah pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang
diberika kepada masyarakat dengan mempertimbangkan
secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.
7. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian
Kehutanan, namun tidak termasuk Informasi yang
dikecualikan.
8. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.
10. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi
madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian .
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
Informasi di Kementerian.
BAB II
PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Istilah Terkait
Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
InformasiTerkait Pasal 1Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikTerkait Pasal 1Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
KehutananTerkait Pasal 1Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
IkanTerkait Pasal 1Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Informasi yang DikecualikanTerkait Pasal 1Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang dapat ditutup aksesnya karena memenuhi alasan pengecualian yang diatur undang-undang dan telah…
PejabatTerkait Pasal 1Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pemohon Informasi PublikTerkait Pasal 1Pemohon Informasi Publik adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara