Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 2
(1) Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan pada:
a. Kementerian; dan
b. unit pelaksana teknis.
(2) Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada
Kementerian, dilaksanakan oleh:
a. a tasan PPID;
b. PPID ;
c. PPID pelaksana; dan
d. petugas pelayanan I nformasi.
(3) Selain pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dalam hal dibutuhkan pelaksanaan PPID dapat
dibantu oleh tim pertimbangan yang dibentuk oleh
a tasan PPID.
(4) Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada
unit pelaksana teknis, dilaksanakan oleh:
a. PPID unit pelaksana teknis; dan
b. petugas pelayanan Informasi.
Istilah Terkait
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
InformasiDisebut dalam Pasal 2Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 2Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
PPID PelaksanaDisebut dalam Pasal 2PPID Pelaksana adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara