Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 3
(1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
(2) Atasan PPID mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- 4 -
b. memberikan arahan kepada PPID, PPID pelaksana,
PPID unit pelaksana teknis , dan tim pertimbangan ;
c. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar
Informasi Publik yang dikecualikan ;
d. mengoordinasikan pengembangan sistem
pengelolaan pelayanan Informasi Publik; dan
e. memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik .
(3) Dalam melaksanakan tugas, a tasan PPID bertanggung
jawab kepada Menteri.
Istilah Terkait
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 3Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
AnakDisebut dalam Pasal 3Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Atasan PPIDDisebut dalam Pasal 3Atasan PPID adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan…
Daftar Informasi PublikDisebut dalam Pasal 3Daftar Informasi Publik adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…
IkanDisebut dalam Pasal 3Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PemohonDisebut dalam Pasal 3Pemohon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Pemohon Informasi PublikDisebut dalam Pasal 3Pemohon Informasi Publik adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara