Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 4
(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kehumasan, pemberitaan, publikasi, informasi publik,
hubungan antar lembaga, hubungan dan kerja sama
luar negeri, layanan keprotokolan, serta fasilitasi
kegiatan dan administrasi atase kehutanan .
(2) PPID mempunyai tugas:
a. membuat Daftar Informasi Publik;
b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang
timbul untuk Informasi Publik yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan mengenai Keterbukaan
Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi
Publik;
c. mengoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian Informasi Publik;
d. mengoordinasikan tugas PPID pelaksana, PPID unit
pelaksana teknis , petugas pelayanan informasi, dan
tim pertimbangan;
e. menyediakan Informasi Publik baik melalui
pengumuman maupun permintaan Informasi
Publik; dan
f. melakukan pelayanan Informasi Publik melalui
pelayanan langsung dan media elektronik.
(3) Dalam pelaksanaan pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e , PPID berwenang:
a. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik
melalui media yang dapat menjangkau seluruh
pemangku kepentingan; dan
b. mengoordinasikan penyampaian Informasi Publik
dalam bahasa I ndonesia yang sederhana dan
mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh
penduduk setempat.
(4) Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f , PPID
berwenang:
a. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang
dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi
di setiap PPID pelaksana untuk memenuhi
permintaan Informasi Publik;
- 5 -
b. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi
Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permintaan
Informasi Publik ditolak;
c. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik
yang dikecualikan beserta alasannya;
d. mengembangkan kapasitas petugas pelayanan
Informasi untuk peningkatan kualitas layanan
Informasi Publik;
e. memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan Informasi dan
dokumentasi lingkup Kementerian; dan
g. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
(5) Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID
melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana.
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), PPID bertanggung
jawab kepada a tasan PPID.
Istilah Terkait
Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
InformasiDisebut dalam Pasal 4Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Informasi PublikDisebut dalam Pasal 4Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara…
KehutananDisebut dalam Pasal 4Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
AnakDisebut dalam Pasal 4Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
BahasaDisebut dalam Pasal 4Bahasa adalah istilah dalam hukum pemajuan kebudayaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
Daftar Informasi PublikDisebut dalam Pasal 4Daftar Informasi Publik adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…
IkanDisebut dalam Pasal 4Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara