UU No. 7 Tahun 2017

(1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu
dan laporan pelanggaran Pemilu.

(2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan
aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu.

(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta
Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau
Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

4

(5)

(6)

Gg)

8)

(1)

Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling
sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor,

b. pihak terlapor,

c. waktu dan tempat kejadian perkara, dan
d. uraian kejadian.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama
7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran
Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan
terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan
laporan diterima dan diregistrasi.

Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan
dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.