PERMENLU Nomor 1 Tahun 2025

(1) Pemrakarsa menyimpan dokumen proses pembentukan
Peraturan Menteri, yang meliputi:
a. naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4);
b. salinan Keputusan Menteri tentang Program
Pembentukan Peraturan Menteri.
c. salinan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya tentang
penetapan tim penyusun Rancangan Peraturan
Menteri.
d. laporan dan daftar hadir rapat penyusunan
Peraturan Menteri.
e. laporan, daftar hadir, dan dokumentasi rapat
pengharmonisasian; dan
f. salinan surat keterangan telah dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri.
(2) Dalam hal usulan penyusunan Peraturan Menteri dengan
menggunakan izin prakarsa, Pemrakarsa menyimpan
dokumen proses pembentukan Peraturan Menteri, yang
meliputi:
a. permohonan izin prakarsa kepada Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
b. naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf a;
c. persetujuan Menteri terhadap permohonan izin
prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4);
d. Keputusan Pimpinan Tinggi Madya tentang
penetapan tim penyusun Rancangan Peraturan
Menteri;
e. laporan dan daftar hadir rapat penyusunan
Peraturan Menteri;
f. laporan, daftar hadir, dan dokumentasi rapat
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Peraturan Menteri; dan
g. salinan surat keterangan telah dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri.
(3) Unit organisasi pimpinan tinggi pratama yang
menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan
Perundang-undangan menyimpan dokumen proses
pembentukan Peraturan Menteri, yang meliputi:
a. naskah rancangan Peraturan Menteri yang telah
mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
b. naskah asli Peraturan Menteri yang telah
diundangkan dalam berita negara Republik
Indonesia;
c. surat permohonan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan
Peraturan Menteri; dan

d. naskah asli surat keterangan telah dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi terhadap rancangan Peraturan Menteri.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diserahkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama
yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan
Peraturan Perundang-undangan setelah Peraturan
Menteri diundangkan.

Penyebarluasan

Penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden